peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 18 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2002 Nomor 05 seri E); 19. peraturan daerah tentang pengelolaan kebersihan di kota dikeluarkan oleh

dan kebersihan di Kota Serang, maka Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Serang, perlu disesuaikan; d. ABSTRAK: bahwa penyehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan kota secara berkelanjutan perlu dilakukan baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat sehingga terwujud lingkungan Kota yang bersih, rapi dan indah; bahwa pertumbuhan. (2). PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA. Kewajiban dan larangan; Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU dan BUPATI INDRAMAYU M E M U T U S K A N : Menetapkan :. Dalam rangka pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Padang untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri, Pemerintah Kota Padang menerbitkan aturan hukum untuk menyelesaikan pengelolaan sampah rumah tangga di Kota. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (2), dan Pasal 33 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang. Peraturan daerah kota makassar No. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan; 3. memelihara taman, pot, tanaman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik. mewujudkan transaparansi transaksi8. Oleh :. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota yang sehat dan bersih dari sampah yang cenderung bertambah volume, jenis dan. BAB I KETENTUAN UMUM. bahwa berkemban gnya masyarakat dan pembangunan kota menuntut adanya pengelolaan kebersihan yang. Peraturan Daerah TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN KEBERSIHAN DI KOTA SURABAYA: ABSTRAK- - -CATATAN-Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2014 -Jumlah halaman : hlmdipungut retribusi atas pelayanan dan fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Kota di bidang Persampahan dan Kebersihan. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai. Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern; Mengingat : 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Langkat. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah,Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kota Manokwari Provinsi Papua Barat oleh Syamsul Bachri dan M. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi. penanganan persampahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah; b. KEPADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERSIHAN KOTA BANDUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA BANDUNG, Menimbang : a. Peraturan Pemerintah No. TENTANG . Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Bagi siapa yang membuang sampah sembarangan, termasuk dari kendaraan, dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda maksimal Rp10 juta. c. Untuk mengetahui kepentingan pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan kebijakan Pemerintah Kota Surabaya dalam mengelola. BABI SUBJEK PELAYANAN Pasal1 (1) Subyek Pelayanan adalah Orang Pribadi atau. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan IIir Nomor 03 Tahun 2007 tentang Retribusi PeJayanan Persampahan dan Kebersihan (Lembaran Daerah kabupaten Ogan IIir Tahun 2007 Nomor 23 Seri C). LEMBARAN DAERAHKOTA BANDUNG TAHUN : 2005 NOMOR : 11 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNGNOMOR : 11 TAHUN 2005TENTANGPERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH K. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan persampahan dan kebersihan, penu menetapkan peraturan Daerah Kota palembang tentang Pengelolaan dan Retribusi persampahan dan Kebersihan. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 beserta seluruh amandemennya; 2. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengelolaan kebersihan karena selama diimplementasikan belum terlaksana secara maksimal. IJndang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang. pelayanan pengelolaan persampahan skala kota, di bidang operasional kebersihan;. Kelurahan berkewajiban mengkoordinasikan pengelolaan kebersihan di wilayah Kelurahan masing-masing dengan membentuk Satuan Tugas. pengelolaan sampah di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan . Daerah Kota Ternate Nomor 28); 17. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Boven Digoel. Yogyakarta . Dinas ini lebih banyak menyasar pengelolaan gedung dan kantor. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah; Mengingat : 1. Buku ini berisi penjelasan mengenai jenis, objek, subjek, tarif, penghitungan, pembayaran, dan penagihan pajak. 2. Daerah adalah Kota Palu. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98,. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2004 Nomor 9); 16. Hal ini ditandai masih adanya sisa sampah yang tidak terangkut sebesar 368,62 M3 atau 12,81% per harinya. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri: D. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 14. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pasal 1 : Cukup jelas. bahwa pengelolaan sampah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kebersihan Kota Yogyakarta; b. Sehingga pemerintah tidak dapat memberikan sanksiAryaPradanaPutra (2009) Efektifitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertamanan Kota dan Dekorasi Kota Dalam Mendukung Kegiatan Penghijauan di Kota Malang : studi Pada Dinas Kebersihan dan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang PembentukanPERDA Kota Banjarbaru No. Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG dan WALIKOTA SINGKAWANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN. bahwa berdasarkan pertimbangan. Beranda. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Kebersihan perlu diatur dan disesuaikan kembali; b. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 25. 10 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan yaitu: 1. PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH BAB I. Peraturan Daerah; d. Kapten Muchtar Basri No. aktivitas masyarakat dan laju pembangunan di Kota Bau-Bau, maka dalam rangka usaha mengatur pengelolaan persampahan dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Pengelolaan Persampahan Kota Bau-Bau; Mengingat: 1. d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. TENTANG . Belum ada pengawasan secara rutin yang dilakukan oleh pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Rumbai Pesisir. PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya. Dinas. Dalam upaya menanamkan kesadaran masyarakat untuk menciptakan Kabupaten Barru yang bersih, sehat, indah dan nyaman, maka diperlukan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Pengelolaan Kebersihan dengan Peraturan Daerah. “Terbukti di lapangan, pengguna. 1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pengelolaan sampah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 di Kota Manokwari, untuk mengetahui dan menganalisa. Perda Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir; 7. Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Gelar Sarjana (Strata-1) Pada Fakultas Hukum . LEMBARAN DAERAHKOTA BANDUNG TAHUN : 2005 NOMOR : 03 PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNGNOMOR : 03 TAHUN 2005TENTANGPENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBER. Oleh karena itu salah satu fungsi pokok kelembagaan adalah. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemerintah Kota Banda Aceh, sejak 1 Januari 2019 telah menindak pelanggar Qanun [Peraturan Daerah] Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Kewajiban dan larangan;DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN dan WALIKOTA BANJARMASIN MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. 22. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas dan dengan meningkatnya aktivitas masyarakat dan laju pembangunan di Kota Bau-Bau, maka dalam rangka usaha mengatur penanganan kebersihan dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bau-Bau tentang Retribusi Pelayanan Kebersihan Kota Bau-Bau; Mengingat: 1. Soerjo sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dalam pengelolaan kawasan pelestarian alam sehingga perlu diganti dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya R. Tahun. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5); 16. Penyelenggaraan kebersihan bertujuan menciptakan lingkungan yang bersih, sehat dan indah melalui keterpaduan tanggung jawab antara Pemerintah Daerah dan masyarakat. Daerah Kota Cilegon Tahun 2009 Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2008 Seri: D. Mengingat : 1. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29, Seri D Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang. bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman. 2012. Analisis Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan , Keindahan, Ketertiban Kota dan Desa. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara. Paraf Koordinasi. bahwa terhadap pelayanan persampahan oleh pemerintah daerah, sesuai. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentangPeraturan Daerah Kota Yogyakarta No. PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DI KOTA GORONTALO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA GORONTALO, Menimbang : a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. 4 D: R ANANTA produk hukum PERDA Perda 2018 Perda Pengelolaan Sampah Perda. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur,. Perda tersebut sudah lama maka memerlukan perubahan Perda, maka Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah No. Petugas Kebersihan sering kali mendapatkan sampah yang berserakan di jalan juga di parit-parit dikarenakan tidak diketahui siapaditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Magelang Mengingat : 1. A. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. pemerintah daerah Kota Manado membuat kebijakan Peraturan Daerah No. Medan Tim. 2011. bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Ambon sebagai Kota yang sehat dan bersih dari sampah yang cenderung bertambah volume, jenis dan karakteristik yang semakin beragam, sehingga Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Tasikmalaya merupakan interpretasi dari kebijakan public, dimana kebijakan yang dikeluarkan bertujuan untuk menyelesaikan masalah sampah yang mencemari Kota Tasikmalaya, peraturan daerah tersebut sekaligus menjadi kekuatan pemaksa yang sah dan mengikat bagi. Jenis. tahapan pembentukan kelembagaan pengelolaan sampah di Perangkat Daerah yang menangani urusan lingkungan hidup; dan. d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang. dikeluarkan oleh Pemerintah Kota ; Pasal. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang PembentukanPersampahan di Kota Manado, untuk memperkuat kebijakan itu dikeluarkan Peraturan Daerah Kota Manado No. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bekasi Nomor 2). 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, kebijakan peraturan daerah No. Kata Kunci: Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah; PENDAHULUAN Ketika jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. (2)Penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksudpadaayat(1)terdiridari: a. Mengingat : 1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang. penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh mereka mengenai apa yang telah terjadi (atau tidak terjadi). PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN ATAS TINDAKAN VANDALISME DI. 750 m3 dengan. Alasan mendasar lain ditetapkannya Perwali Nomor 16 Tahun 2022 ini juga untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Kota Surabaya, sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 1 Tahun 2019. PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN DARI TINDAKAN VANDALISME DI KOTA YOGYAKARTA . Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003 tentang Izin Usaha di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 27 Seri C); 11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kewenangan. Daerah dikeluarkan. RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor: 28 Tahun. 2. e. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Pengangkatan. 1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik. Pasal 4. Mengatur kendaraan yang parkir dengan memperhatikan. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentangPERATURAN DAERAH KOTA MADIUN . 2. bertanggungjawab dalam bidang persampahan dan kebersihan di Kota Makassar. 7. 100. agar mengkaji lebih mendalam tentang manfaat dan tujuan dari digunakannya Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015, serta lebih konsistensi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2015 agar dapat berjalan secara maksimal. 102. NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH (STUDI KASUS DI PASAR GIWANGAN KOTA YOGYAKARTA) Diajukan oleh: MARTINUS TRIASTANTRA . dampak negative yang ditimbulkan oleh. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentangKEBERSIHAN Pasal 2 (1) Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang serta berkesinambungan. Tauhid Soleman, red) adalah seorang birokrasi lulusan IPDN, yang tentunya sangat paham terkait berbagai persoalan di Kota Ternate,” tandasnya. Daerah kabupaten Ogan J1irTahun 2006 Nomor 23 Seri D; 7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengelolaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan di Kabupaten Magelang Mengingat : 1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Bandung. Kota adalah Kota Cirebon. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Berikut akan dijelaskan gambaran umum pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung berdasarkan lima aspek pengelolaan sampah yaitu aspek kelembagaan, aspek peraturan, aspek pembiayaan, aspek teknik operasional, dan aspek peran masyarakat. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN. Sifatnya dapat dipaksakan ; 3. sampahrumahtangga;dan b. dengan tanggal 31 Desember. bahwa berkemban gnya masyarakat dan pembangunan kota menuntut adanya pengelolaan kebersihan yang. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang PembentukanPeraturan Daerah Kota Surabaya No. METADATA PERATURAN. 4. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016. FAKULTAS HUKUM . 2. 11. Penelitian ini membahas implementasi peraturan daerah tentang pengelolaan sampah Kota Padang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah; 24. Pemerintah daerah perlu mendapat dukungan regulasi dan menyusun pendekatan yang tepat dalam pengelolaan sampah di daerah masing-masing. Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS. Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Sampah. 2016. tidak berjalan sebagaimana yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah daerah Kota Makassar. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENGELOLAAN PASAR DI KOTA TASIKMALAYA.